BUDAYA POLITIK
1. Pengertian
Menurut Almond dan Verba, dalam bukunya The Civic
Culture (budaya politik kewarganegaraan) menyatakan bahwa ’’ budaya
politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan
komponen-komponennya juga sikap individu terhadap peranan yang dapat di
mainkan dalam sebuah sistem politik.Kemudian Lary Diamond, ahli politik
yang menekuni tentang perkembangan penelitian mengenai budaya politik
seebagai keyakian, sikap, nilai, ide-ide, sentimen dan dialokasikan
evluasi suatu masyarakat tentang sistem politik nasionalnya dan peran
dari masing-masing individu dalam sistem itu.Atau
secara praktis, budaya politik merupakan seperangkat nilai-nilai yang
menjadi dasar para aktor untuk menjalankan tindakan-tindakan dalam ranah
politik.
2. Sistem Politik sebagai Obyek budaya Politik
• sistem politik
Sistem politik: didefinisikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan ’’keputusan-keputusan mengikat’’ suatu masyarakat.Unit sistem politik adalah tindakan-tindakan politik.Input dalam bentuk permintaan dan dukungan menjadi masukkan sistem politik.Output dalam bentuk keputusan dan tindakan politik.Jika memuasakan membangkitkan dukungan, dan jika sebaiknya akan melahirkan tuntuan baru.
• Sistem politik sebagai obyek budaya politik
oleh David Easton, diberi pengertian sebagai seperangkat interaksi yang
diabstrakkan, di mana nilai-nilai dialokasikan terhadap
masyarakat.Dengan kata lain, sistem politik merupakan bagian dari sistem
sosial yang menjalankan alokasi nilai-nilai (dalam bentuk
keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan) yang bersifat otoratif.Untuk menggabarkan cara bekerjanya sistem politik (David Easton) (lihat pada diagram 1)
3. Komponen budaya politik
1. bersifat kognitif
meliputi
pengetahuan/pemahaman dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem
politik dan atributnya, seperti ibu kota negara, lambang negara, kepala
negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, Pemilu/pemilukada,
partai politik, fungsi DPR/DPRD, Partai politik dsb
2. bersifat
afektif: menyangkut perasaan-perasaan atau ikatan emosional yang
dimiliki oleh individu terhadap sistem politikcontoh: persaan optimis
bahwa Pemikada langsung dpat memperoleh kepala daerah yang lebih
berkualitas dan lebih dekat dengan rakyat
3. bersifat evaluatif:
mengkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap
sistem politik yang sedang berjalan dan bagimana peran indivu di
dalamnya.contoh: komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pimiluka langsung
sesaui dengan aturan main
4. nilai-nilai budaya politik
sistem politik yang dianut oleh
suatu negara secara sederna dapat digonngkan ke dalam sistem politik
demokrasi dan sistem politik otoriter, maka budaya politik itu dapat
bersifat demokratis dan otoriter.
Nilai-nilai budaya politik demokrasi, antara lain:
Egalitarian
Pluralisme
Terbuka
Dialogis
Persuasif
Pemilihan
Independesi tinggi
nilai-nilai budaya politik otoriter, antara lain:
Feodal
Homogin
Tertutup
Dogmatis
Represif
Penunjukan
Dependensi yang tinggi
II. TIPE-TIPE BUDAYA POLITIK
a. budaya politik parokial
Bahwa
individu-individu memiliki pengharapan dan kepedulian yang rendah
terhadap pemerintah dan pada umumnya tidak merasa terlibat.Sehingga
masyarakat yang bertipe budaya politik parokial dapat pula dikatakan
memiliki ciri antara lain tidak memiliki orentasi atau pandangan sama
sekali baik berupa pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan penilain
(evaluasi) terhadap obyek politik (sistem politik).
b.budaya politik subyek
budaya politik subyek jikasuatu masyarkat terdapat frekuansi orintasi
yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan obyek
output atau pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah.
c.budaya politik partisipan
memiliki orientasi
terhadap seluruh obyek politik secara keseluruhan (input, output) dan
terhadap diri sendiri sebagai aktor politik, ia disamping aktif
memberikan masukan atau aktif mempengaruhi pembuatan kebijakan publik
(input) juga aktif dalam implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik
(output)
PERKEMBANGAN TIPE BUDAYA POLITIK MENURUT GREERT
a.budaya politik abangan
budaya politik abangan adalah budaya
politik masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan
terhadap adanya roh halus yang dapat mempengaruhi hidup manusia.Semacam
PKI dan PNI
b. budaya politik santri
budaya politik santri adalah budaya masyarakat yang menekankan aspek-aspek keagamaan khususnya agama Islam.Pada masa lalu, kelompoksantri cenderung berafiasai pada partai NU, atau Masyumi.Kini, mereka berafialiasi pada partai seperti PKS, PKB, PPP dan partai berbasis islam lainnya.
c.budaya politik priayi
budaya politik priayi adalah budaya politik masyarakat yang menekankan
keluhuran tradisi.Kelompok priayi sering kali dikontraskan dengan
kelompok petani.Pada masa lalu, kelompok masyarakat priyayi berafiliasi dengan partai PNI.Kini, mereka berafiliasi dengan partai Golkar.
TIPE BUDAYA POLITIK YANG BERKEMBANG DI INDONESIA
1. sebelum terbentuknya negara RI adalah kedualatan rakyat
Bung Hatta menunjukkan pijkakan budaya demokrasi itu sebenarnya tidak
asing bagi rakyat indonesia, kerna tiga sifat utama yang dikandungnya,
cita-cita rapat, cita-cita protes massa, cita-cita tolong menolong telah
dikenal dalam demokrasi tua di tanah air kita.
Sedangkan
Kuntowijoyo (1999) menatakan ada 2 pusaka budaya politik bangsa yaitu
afirmatif (pengukuh kekeuasaan) yang feodalistik yang merupakan tradisi
politik BU (BUDI UTOMO) dan budaya politik critical (pengawas terhadap
kekusaan) yang demokratis sebagai tradisi politik SI (Serikat Islam).
Ketegangan antara budaya politik feodalistik dan budaya demokNGKrasi
terlihat dari pendapatnya Soetatmo dan dr.Tjipto Mangungkusumo.
Soetatmo: melihat dari segi budaya, budaya jawa sejak zaman pergerakan nasional telah mendominasi.
Dr.Tjipto Mangukusumo: melihat dari segi ideal dari kepentingan politik
bahwa masyarakat majemuk indonesia lebih tepat dikembangkan sebagai
negara kesatuan yang menunung tinggi kemajemukan.Negara yang menunjung
tinggi kememukan adalah negara demokratis.
Dengan demikian meskipun
dalam masyarakat indonesia sebelum kemedekaan telah memiliki potensi
budaya politik demokrasi atau budaya politik partisipan, tetapi juga
masih dibarangi dengan kuatnya paham feodalisme.Berkembang tuan dan
kauala yang dapat mendorong budaya bertipe parokial kerena masyarakat
dikelompokkan atas ’’wong gede’’ dengan ’’wong cilek’’.Solidaritas
kelompok yang kuat dapat mendorong peran politik yang berkembang hanya
sebatas berorientasi kepada ikat kelompok.
2. setelah indonesia merdeka
pada masa demokrasi terpimpin budaya politiknya adaah budaya
feodalistik yang mana dengan konsep negara igralistik (satu kesatuan)
dengan konsepsi presiden, dengan slogam bahwa semua anggota keluarga
harus makan di satu meja dan bekerja di satu meja untuk menganjurkan
pembentukan kabinet gorong royong, yang terdiri dari semua partai besar
dan mewakili aliran pemikiran nasioalis, Islam, komunis.
Kondisi
ini berkelanjutan pada masa orde baru di mana lembaga kepresidenan
sangat dominan bahkan ada kesan sakral dari kritik dan kontrol rakyat
Pada masa orde reformasi, dengan amandemen UUD 1945 maka pemgembangan
kelembangaan negara tertama atara eksekutif dengan legislatif
dikembangkan pada posisi yang sama kuat.Kembagaan negara untuk mendukung
negara demokrasi dan negara hukum juga berkembang pesat dewasa ini kit
mengenal: MK,KY,Komnas HAM, KPK,OMBUSMAN.
III. PENGERTIAN SOSILISASI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA POLITIK
Pengertian
Gabriel A. Almond
Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik
dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga
merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan
politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya.
David F. Aberle, dalam “Culture and Socialization”
Sosialisasi politik adalah pola-pola mengenai aksi sosial, atau
aspek-aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu-individu
keterampilan-keterampilan (termasuk ilmu pengetahuan), motif-motif dan
sikap-sikap yang perlu untuk menampilkan peranan-peranan yang sekarang
atau yang tengah diantisipasikan (dan yang terus berkelanjutan)
sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih
harus terus dipelajari.
Richard E. Dawson dkk.
Sosialisasi
politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai
dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana
sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang
menginjak dewasa.
PROSES SOSIALISASI POLITIK
Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti orang tua anak, presiden dan polisi.
Perkembangan pembedaan antara otoritas internal dan yang ekternal, yaitu antara pejabat swasta dan pejabat pemerintah.
Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal,
seperti kongres (parlemen), mahkamah agung, dan pemungutan suara
(pemilu).
Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi
politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan
dengan institusi-institusi ini
SARANA SOSIALISASI POLITIK
Keluarga
Sekolah
Partai Politik
Kelompok bergaul
Media massa
Perkejaan
Kontak-kontak politik langsung
Dalam proses sosialisasi politik, kedudukan sarana diatas sama pentingya.Besar tidaknya peranan sanarana-sarana di atas tergantung kepada:
1. tingkat intesitas interaksi antara individu dengan sarana yang ada
2. proses komunikasi yang berlangsung antara individu dengan sarana tadi
3. tingkat penekunan individu yang mengalami proses sosialisasi politik
4. umur individu yang bersangkutan
Pentingnya Sosilisasi Pengemngan Budaya Politik
Budaya politik di dalam masyarakat seharusnya mengalami perkembangan kea rah yang lebih baik.Untuk itu, dibutuhkan sebuah strategi di dalam masyarakat agar budaya politiknya dapat berjalan k earah yang lebih baik.
Meneurut Samuel P.HUNTINTNGTON, modernisasi budaya politik ditandai
oleh tiga hal, yaitu rasionalsisasi wewnang, difernsiasi struktur, dan
perluasan peran serta masyarakat dalam politik.
1. sikap politik yang rasional dan otonom di dalam masyarakat
dengan sikap ini masyarakat tidak lagi memilih satu pilihan pilihan
politik berdasarkan apa yang dipilih oleh pemimpinnya, baik pemimmpin
agama maupun pemimpin adat.masyarakat memilih karena pemilihannya
sendiri berdasarkan penilaian untuk masa depan yang lebih baik.ia tidak lagi memilih dengan gaya dengan gaya pilihan yang bersikap ikut-ikutan.
2. difensiasi struktur
maksudnya, sudah ada spesifikasi tugas yang perlu dilakukan.Dalam situasi ini, seseorang tidak lagi mengerjakan semua hal, misalnya, sebagai pemimpin agama dan juga sebagai politik.Bila
dua tugas ini masih menyatu dalam satu orang atau satu institusi,
berarti belum terjadi diferensiasi struktur di dalamnya. Dalam budaya
politik yang modern, diferensiasi ini justru semekin jelas.
3. perluasan peran serta politik di dalam masyarakat
masyarakat semakin sadar atau melek politik.Mereka menyadari bahwa
pilihan politik yang mereka ambil akan menentukan nasib mereka ke depan.
Bila ketiga indikator budaya politik ini sudah berkembang di dalam
masyarakat maka budaya politik yang demokratis menemukan
esensinya.Menurut Almond dan Verba, budaya politik demokratis merupakan
gabungan dari budaya politik partisipan, subyek, dan parokial.
BUDAYA POLITIK DI NEGARA LAIN
Dalam The Civic Culture, Almond dan
Verba mengemukakan hasil survei silang nasional (cross-national)
mengenai kebudayaan politik. Penelitian mereka menyimpul¬kan bahwa
masing-masing kelima negara yang ditelitinya, Amerika Serikat, Inggris,
Jerman, Italia, dan Meksiko, mempunyai kebudayaan politik tersendiri.
Amerika dan Inggris dicirikan oleh penerimaan secara umum terhadap
sistem politik, oleh suatu tingkatan partisipasi politik yang cukup
tinggi dan oleh satu perasaan yang meluas di kalangan para responden
bahwa mereka dapat mempengaruhi peristiwa-peristiwa sampai pada satu
taraf tertentu.
Tekanan lebih besar diletakkan orang-orang Amerika pada masalah partisipasi,
sedangkan orang Inggris memperlihatkan rasa hormat yang lebih besar terhadap pemerintahan mereka. Kebudayaan politik dari
Jerman ditandai oleh satu derajat sikap yang tidak terpengaruh oleh
sistem dan sikap yang lebih pasif terhadap partisipasinya. Meskipun
demikian, para respondennya merasa mampu untuk mempengaruhi
peristiwa-peristiwa tersebut.
Sedangkan di Meksiko merupakan bentuk campuran antara penerimaan terhadap teori politik dan keterasingan dari substansinya.
VI. MEMAMPILKAN PERAN SERTA BUDAYA PARTISIPAN
warga negara yang berbudaya politik partisipan digmbarkan oleh
Gabreal dan Almond sebagai suatu bentuk kultur di mana anggota-anggota
masyarakat cenderung diorentasikan secara eksplisit terhadap sistem
sebagai keseluruhan terhadap struktur dan proses politik serta
admistratif, dengan kata lain terhadap
input dan utput dari sistem
politik itu. Bebrapa sifat esensial yang dinilai dapat mewujudkan
kepribadian yang demokratis, antara lain:
Menurut Laswell kepribadian demokratis meliputi:
a. sikap hangat terhadap orang lain
b. menerima nilai-nilai bersama orang lain
c. memiliki sederatan luas mengenai nilai-nilai
d. menaruh kepercayaerhadap lingkungan
e. memiliki kebebesan yang sifatnya relatif kecemasan
Oleh karena itu sifat-sifat yang akan menjadi kendala bagi perwujudan
warga negara yang demokratis perlu dihindari. Sifat-sifat tersebut
antara lain:
1. konservatif: yaitu suatu sikap yang mengarah pada pembentukan sikap tertutup maupun sikap ekstrim
2. otoriter: perlu dihindari karena kebribadian yang bertentangan
dengan kebribadian demokratis contih: pendapat-pendapat mereka mudah
dibentuk oleh sentimen
3. budaya politik subyek: berupa adanya
pengkuan dan kepatuhan kepada pemerintah tanpa pelibatan urusan
pemerintah harus dihindari karena hanyaa menjadi subyek yang
pasif.Padahal yang diharapakan masyarakat/negara yang demokratis adalah
subyek yang aktif
4. berbudya politik parokial: tidak peduli trhadap sistem politiknya
5. stone citizen dan sponge citizen
stone citizen: yaitu sukar merima pendapat orang lain dan sukar mengemukkan pendapatnya sendiri
sponge citezen termasuk kelompok busa, di mana ia mau menerima pendapat
orang lainn, dia aktif berpastisipasi, tetapi ia sukar mengemukkan
idea, pendapat atas isiaitif sendiri (Nu’man somantri)
Read More ->>